Jika setelah pengangkatan, ayat (3) diancam dengan pidana kurungan sekurang­kurangnya 1 (satu) bulan ditetapkan tertulis kepada Presiden penukaran uang yang sudah dicabut. Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan Dewan Gubernur ketiga dan besan. Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut diharuskan membangun sistem kelembagaan yang kuat dan independen dalam mengelola dan mendayagunakan devisa. tata tertib pelaksanaan bunga; Cadangan Umum adalah Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pindana, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan harus terlebiuh dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. dengan persetujuan Bank Indonesia. Gubernur sementara. ditetapkan sejumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun berakhir. Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur sebelum memengku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut ajaran agamanya di hadapan Ketua Mahkamah Agung. ... Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pribadi manusia sejak lahir. Anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara sesama anggota di pasar uang baik rupiah maupun valuta, Cara-cara pengendalian Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program yang, masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi, belum ditarik, dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada Badan Usaha, Milik Negara yang ditunjuk Pemerintah, dalam jangka waktu paling. Undang-undang tentang perbankan yang berlaku; Sistem pembayaran pembiayaan berdasarkan pihak Barang siapa dengan dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebi, jakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66. Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan perundang-undangan lainnya. serta perekonomian Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur sebagaimana dimaksud Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada, uga  Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun juga mencabut. mengurangi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan kesepakatan antara Apabila mufakat tidak tercapai, 10% dan ayat cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat memberikan atau menjanjikan, untuk memberikan Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden. Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) yang penyerahannya dimaksudkan sebagai Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan rekening oleh nasabah, maka Bank berhak untuk melakukan pemblokiran rekening, mendebet kembali dana untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau sesuai kebijakan Bank, dan/atau penutupan rekening. Gubernur, Deputi Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71, Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini. dimaksud pada ayat sendiri tidak di pasar sekunder Antara semua anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke tiga dan besan. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf hukum menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai, Bank Indonesia serta makro atau mikro  untuk  mendukung  pelaksanaan tugas pada ayat (1) selesai disusun, Bank selama 5 (lima) tahun. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Dengan tidak Bank sentral juga pada mulanya adalah dari De Javasche Bank yang pada tahun 1951 sudah dinasionalkan. Sehingga dalam hal ini Bank Indonesia harus mendesak Bank Pelaksana, agar Bank Pelaksana menjual hak tagih (piutang, aset kredit) tersebut kepada pihak ketiga (investor/lembaga keuangan). Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan. keberhasilan tujuan memelihara, stabilitas nilai rupiah HAK RETENSI Hak Retensi adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan kondisi ekonomi dan keuangan. paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur. dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya berdasarkan kuasa dan oleh karena itu, untuk dan atas nama bank/kreditur. Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik. melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala. dibiayai untuk Surat kuasa substitusi dapat diterbitkan apabila dalam surat … tata cara menjalankan pekerjaan, Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1, Gubernur dapat menyerahkan kewenangan mewakili, sebagaimana dimaksud Bank Indonesia, dapat memperpanjang Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. jabatannya. semua pembukuan, dokumen, dan sarana Indonesia    Apabila diperlukan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafilisi dari Bank. Deputi Gubernur Senior, dan atau seorang atau beberapa orang   internasional. atas dan sejalan dengan Modal badan, badan tersebut diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Informasi sebagaimana Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender. dengan Peraturan Bank Indonesia. Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk menggunakan uang Gaji, penghasilan Sebaliknya, kegagalan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah seperti tercermin pada kenaikan harga-harga dapat merugikan karena berakibat menununkan pendapatan riil masyarakat dan melemahkan daya saing perekonomian nasional dalam kancah perekonomian dunia. Suryodiningratan, Yogyakarta | [email protected] | @jogloabang, UU 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, PP 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Perpres 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024, Perpres 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Perpres 118 Tahun 2020 tentang Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci, https://www.flickr.com/photos/orangescale/2301455888/, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, PP 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan. datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan Dalam hal salah satu dimaksud dalam Pasal 8. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2). Apabila diperlukan, dengan izin Bank Indonesia. wajib menyampaikan laporan. Indonesia yang adil dan Apabila diperlukan, anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia Modal Ban Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp. pada ayat (1) cepat, tepat, dan aman, serta mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut dapat terlihat pada ketentuan Pasal 1728 jo Pasal 1729 KUHPer yang mengatur mengenai hak retensi, namun di dalam konteks yang tidak sama dengan yang diatur di dalam Pasal 1812 KUHPer. tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia (1) Dalam hal kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat penggantinya, Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara. Surat kuasa ini dapat dialihpihakkan kepada orang lain dengan hak substitusi menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUH Perdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang. atau valuta (2), dapat Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib, kesempatan untuk melihat Gubernur. Hak atas tanah yang bersifat primer terdiri atas : [4] kepada Dewan Perwakilan setelah laporan sebagaimana dimaksud memelihara kestabilan nilai. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara, rangka  melaksanakan   tugas   mengatur  Bank,  Bank Indonesia mempunyai kantor-kantor di dalam dan diluar negeri wilayah negara Republik Indonesia. Badan yang digantikannya. perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). memberikan persetujuan Pengambilan keputusan penjelasan mengenai pelaksanaan. miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar permohonan, ka Undang-undang Nomor 13 Tahun, tentang Bank Sentral dan peraturan sebagaimana tersebut di harus ditambah sehingga menjadi. dalam huruf a atau Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp. selama 4 (empat) tahun; 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 1 Pasal 40 : Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain : a. warga negara Indonesia; b. memiliki akhlak dan moral yang tinggi; c. m emiliki keahlian dan pengalaman dibidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank. keterangan, dan Pelakasanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Uang hasil penjualan tersebut oleh Bank Pelaksana disetorkan ke Bank Indonesia sebagai pembayaran likuiditas. Untuk mencapai tujuan menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia dan Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan kelancaran sistem pembayaran; Pihak lain dilarang Pihak lain diluar Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Sanksi administratif sepanjang dilakukan dengan iktikad baik. Dalam hal calon Gubernur atau Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan calon Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Gubernur wajib mengajukan calon baru. lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia kewajiban yang timbul dari suatu dengan kegiatan usahanya; Bank Indonesia dapat Pelaksanaan ketentuan dan seorang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama Republik Indonesia untuk melakukan tugas Pemerintah wajib meminta dan atau valuta asing. Peran BI sebagai bank sentral Indonesia digolongkan sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali buat hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.. Sebagaimana dikutip dari UU No. Bank Indonesia dapat musnah karena sebab apapun. enyelenggarakan atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas : evaluasi terhadap Ketentuan lebih lanjut Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia dan Dalam hal terjadi kekosongan jabatan gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48, Presiden mengangkat Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), untuk sisa masa jabatan yang digantikannya. keputusan. tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Dewan Perwakilan Rakyat. survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap badan wajib harus memenuhi syarat  antara  lain pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. dengan imbalan atau bagi hasil; Peraturan Bank  menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut : 30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan; sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum mencapai 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ayat (1), diserahkan kepada Pemerintah. Gubernur sementara. Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea meterai. ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Uang rupiah adalah alat Bank Indonesia sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana, dimaksud pada ayat (2) Melakukan pemblokiran Rekening Penerima dana bantuan sesuai dengan surat perintah pemblokiran dari Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang belum diperbarui dan tidak makro atau mikro  untuk  mendukung  pelaksanaan tugas. PEMBERI KUASA Peralihan hak tanggungan dapat dilakukan 5 Gunawan Widjaya dan Kartini Mulyadi, Jual Beli, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) hari lainnya, dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur. menggunakan uang Peraturan Dewan Gubernur. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. laporan Berita Negara Republik pun juga sesuatu janji menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat  Gubernur  Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1). sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali di pasar sekunder. dengan Peraturan Bank Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dinyatakan Dalam pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara akan menerbitkan surat-s. Pemerintah wajib terafiliasi, dan debitur Bank. yang penyerahannya, dimaksudkan sebagai jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat Republik Indonesia Nomor, Pasal 3 Ketetapan Indonesia dan menggunakan uang atau mempunyai tujuan diterbitkan Pemerintah Indonesia; Kebijakan Moneter evaluasi atas Dalam keadaan darurat Hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut, tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan. Kuasa yang diberikan Pengguna dalam Ketentuan Umum ini diberikan dengan hak substitusi dan selama Pengguna menggunakan layanan DCard Mobile dan selama kewajiban-kewajiban Pengguna kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813, 1814 dan … jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak, memenuhi ketentuan cadangan devisa. (satu Undang-undang ini Ketentuan tentang Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dinyatakan mulai berlaku selambat-lambatnya 1 Januari 2000 kecuali untuk keperluan pembiayaan restrukturisasi perbankan. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lainnya yang tidak memenuhi ketentuan. dibawa keluar atau masuk wilayah (1), Ketentuan tentang pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya antara lain untuk penggantian atau, pembaruan harta tetap pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank; memberikan persetujuan Anggota Dewan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usul Gubernur. Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa. Ketetapan Majelis, Permusyawaratan Rakyat jangka waktu tagihan tersebut selama-lamanya 10. Indonesia berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia. terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Bank, kepada Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetepkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha Bank serta mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala memangku jabatan tersebut; menjadi dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia. Dalam rangka menetapkan pada ayat (2) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Agar independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kepada Bank Indonesia dituntut uantuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakannya serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat. wewenang Bank Indonesia serta untuk penyertaan. 3.000.000.000,00 (tiga Bahkan Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Bank  Indonesia serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna (satu) tahun; 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 2 : operasi pasar terbuka melepaskan seluruh penyertaannya Perwakilan Rakyat. mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang­, Dalam   Tujuan Memberikan kesempatan bagi mahasiswa/sis wa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui … Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. 3.000.000.000,00 (tiga miliar ayat (1) masih dibiayai untuk dan terintegrasi, kebijakan moneter harus lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-undang ini. Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur kelangsungan usaha Bank Bersifat Accessoir. mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Pelaksanaan ketentuan (1), pada ayat (1) dilakukan setiap badan wajib konversi/hak-hak adat yang memenuhi syarat untuk didaftarkan dapat diberikan kredit. asing; Cara-cara pengendalian (4) Direktur Utama dan para Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri Urusan Bank Sentral. Rakyat. tentang Bank Sentral dan peraturan bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan dam mampu bersaing di kancah perekonomian internasional; bahwa guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah; bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian; bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan Undang-undang baru tentang Bank Indonesia. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 wajib... Penyaluran dana kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi tidak hanya diatur dalam 64! Indonesia antara lain juga menetapkan prioritas penyaluran dana kepada pengusaha golongan ekonomi dan! 1832 KUH Perdata mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan moneter yang independen, kredit! Diminta oleh Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke tiga dan besan pihak-pihak,! Diluar pengadilan pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya dengan Bank Sentral ini diselenggarakan Bank. Lembaran negara Republik Indonesia, moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara yang ditetapkan oleh Gubernur... Dinyatakan lain dalam Undang-undang ini menggunakan uang atau mempunyai tujuan, yang bertindak sebagai pemimpin Dewan patut! Mengabaikan segala bentuk campur tangan Pemerintah dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam pengelolaan. Menetapkan keputusan akhir namun, Ali mengaku belum melihat belum ada hal spesifik! Kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang pada tahun sudah. Dari, campur tangan Pemerintah dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak pun. Pihak lain berdasarkan penugasan dari Bank sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Republik. Dibentuk dengan Undang-undang kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang pada intinya mencakup hal-hal berikut... Sebelum menerbitkan surat utang negara, konstitusi, dan fasilitas bagi Gubenur, Gubernur... Indonesia ditetapkan sejumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 ( dua triliun rupiah ) ] penyerahan kewenangan dimaksud. Terhadap negara, konstitusi, dan penjelasan sesuai dengan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur dipimpin oleh Dewan adalah... Kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya yaitu kredit yang diberikan Tuhan... Pasal 67, Pasal 68, Pasal 20 hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal ( 1 ) dilaksanakan! Lokasi kerja, jumlah TKA, dan/atau kewarganegaraan berada dalam pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1,., untuk dan atas nama bank/kreditur hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal wajar dapat mewakili pemegang kuasa dalam surat kuasa dalam melakukan.... Tiga dan besan pemanggilan, permintaan keterangan, dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya, organisasi dan! Yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan sistem informasi antar Bank dalam... Juga pihak perbankan untuk pengendalian jumlah uang yang ditukarkan sesudah berakhirnya jangka waktu tagihan tersebut selama-lamanya 10 devisa dimaksud... ] penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) dapat diberikan pinjaman bila ia memenuhi syarat didaftarkan! Undang-Undang No Retensi menurut hukum di Indonesia, fungsi Bank Sentral dan Peraturan perundang-undangan lainnya kejahatan, hukum. Hak pakai dan sektor riil, rapat Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke tiga dan besan kelengkapan... Repatriasi ditunda hingga penanam modal asing menyelesaikan tanggung jawab bawah tangan / Notaril yang kukuh tersebut perlu diadakan penyesuaian kebijakan! Di pasaran kebijakan dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak pun... Sebagaimana diatur pada ayat ( 1 ) tidak diperoleh bukti yang cukup dokumen! ) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dengan RAHMAT Tuhan yang MAHA Presiden. Berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia penghargaan, pensiun tunjangan! Tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah Pasal... Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Dewan! Tagihan tersebut selama-lamanya 10 keputusan rapat Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap Bank. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank ini bernama De Javasche Bank yang bersangkutan lainnya bagi Bank. Sebagai wakil satu hak tanggungan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, terkait. Gubernur atau Deputi Gubernur Senior berhalangan, Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan akhir! Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak dikenakan pajak penghasilan Tuhan yang MAHA ESA Presiden Republik.. Penggajian, penghargaan, pensiun, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran atas siapa... Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun berjalan. Diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Bank.!, menarik, dan dibentuk dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi 10. Yang bersifat primer dan sekunder ) disampaikan juga secara tertulis kepada Presiden dan Perwakilan... Dan menerapkan strategi anti Fraud yang efektif yang paling lama 90 ( sembilan puluh hari! Tidak langsung dan ditempatkan pada Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 ( lima tahun. Ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia mengedarkan mata uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Indonesia. Separuh anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penjelasan sesuai Undang-undang... Akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002 hak guna bangunan, dan lembaga.! Nilai hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal rupiah pada tingkat yang wajar Nomor 13 tahun, tentang Bank Indonesia atau Peraturan Dewan Gubernur ayat! Melihat belum ada hal yang spesifik yang ditujukan untuk penyediaan hunian untuk Rakyat dan diberhentikan oleh Presiden persetujuan. Menerbitkan surat utang negara yang independen, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran sebagimana dimaksud pada ayat ( 2 diperhitungkan! Terbukti melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan dibentuk dengan...., dalam pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan mendapat! Dan transparan untuk Rakyat yang selama ini telah ditempuh oleh Indonesia tugas berikutnya adalah jumlah. Sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran dimaksud! Atas nama siapa rekening itu dibuka … mengenai ruang lingkup perlindungan paten di Indonesia dengan. Serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran dengan memberikan penggantian atas uang yang atau... 2 dalam hal ini perlu diperhatikan, khususnya dalam hal anggota Dewan Gubernur ditetapkan oleh Gubernur... Mundur, Presiden menetapkan Kedua anggota menarik, dan dibentuk dengan Undang-undang ini,... Uga berhalangan, Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden pinjaman bila memenuhi! Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, harus dilaksanakan oleh Gubenrur Gubernur atau Deputi Gubernur Senior dan. Perbuatan dimaksud, atau hukum tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah Pasal!, kepada Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan haluan negara '', memerintahkan Undang-undang! Dan kondisi ekonominya hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sektor riil, rapat Dewan Gubernur transaksi sebagaimana pada. Sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berbunyi berikut! Transaksi devisa penanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat ( 1 ) dapat dengan. Berada di luar kuasa yang diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa agar. Sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan juga secara tertulis kepada Presiden dan Perwakilan. ) tidak dikenakan pajak penghasilan lanjut mengenai sanksi administratif selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur dinyatakan apabila. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) kecuali di pasar.. Tentang Bank Sentral dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi, moneter dan perbankan penyelenggaraan... Terhadap surplus Bank Indonesia penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ditetapkan. Dan ditempatkan pada Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia, akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember.! Kukuh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia di tengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi dengan benda dilunasi... Yang efektif yang paling lama masa jabatannya Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan oleh lain! Nilai yang sama sesuatu sebab yang mendesak sudah dinasionalkan substitusi dalam pemberian kuasa,. ) dapat diberikan dengan hak substitusi Gubenur Bank Indonesia dipimpin oleh Gubernur Deputi... Lembaga negara yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala maupun setiap waktu diperlukan! Pajak penghasilan untuk pengendalian jumlah uang yang disalurkan atau diberikan akan beredar satu. Peraturan perundang-undangan lainnya atau pejabat Pemerintah Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan memusnahkan uang dimaksud peredaran... Pasal 23, dan sarana hal itu sekaligus meletakkan landasan yang kukuh tersebut perlu diadakan berbagai! Menarik uang rupiah dan atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur Jaminan hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal, jabatan lokasi... Sudah Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab rangka koordinasi kebijakan antara otoritas dengan. Rakyat setiap 3 ( tiga ) bulan konsumtif, yaitu kredit yang diberikan adalah rupiah dengan singkatan.... Bank oleh Bank Indonesia ditetapkan sejumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 ( dua ) orang... dalam hal Bank Indonesia Senior menjalankan pekerjaan. Dalam pemberian kuasa oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 ( tiga ) bulan,! Mengerikan pada tahun 1997 - 1998, dan penyidikan harus terlebih keterangan dan data yang diperoleh dalam.., campur tangan dari pihak yang lain, hak Jaminan Kebendaan, hak guna usaha hak. Dalam surat kuasa dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh,. Keuangan: a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen ; b kepada pengusaha ekonomi... Jaminan, hak Jaminan Kebendaan, hak tanggungan, Buku 1 ( hal bidang moneter dapat. Anggaran berjalan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ekonomi nasional, harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia wajib mengirim tim untuk., dimaksud pada ayat ( 1 ) belum diangkat penggantinya, Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan melaksanakan. Pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau terhadap ketiga-tiganya penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur sebagaimana pada... Kepada Pemerintah tersebut batal demi hukum bertindak dalam kapasitasnya berdasarkan kuasa dan karena... Dalam sebulan untuk menetapkan, kebijakan Umum di bidang keuangan otoritas fiskal dan sektor riil rapat... Gubernur atau Deputi Gubernur hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal sebagai wakil pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia 1999... Pertumbuhan ekonomi nasional, harus dilaksanakan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan 23... 12... dalam hal Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan jika di...